Inflasi Sumbar Tertinggi ke-4 di Indonesia, Harus ada Langkah Antisipasi

PADANG (sumbarkini.com) – Tingkat inflasi Sumatera Barat berada pada nomor empat di Bulan Juni 2024. Sejumlah langkah konkrit perlu diambil untuk mengendalikannya.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumbar pada Rabu 31 Juli 2024 siang.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar pada bulan Juni 2024 menunjukkan tingkat inflasi provinsi kita sebesar 4,04 persen (YoY). Tentu kami memerlukan langkah-langkah konkrit dalam pengendaliannya, sehingga inflasi ini bisa dikendalikan ke angka yang sama atau di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat 2,51 persen pada bulan Juni 2024,” katanya.

Mahyeldi mengatakan bahwa Kota Padang dan Bukittinggi tetap menjadi daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar. Ditambah Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat (Pasbar) yang terindikasi mempengaruhi inflasi di Sumbar. Keduanya merupakan daerah sentra perkebunan sawit, dan bukan merupakan sentra komoditi pangan utama.

Mahyeldi mengungkapkan pada Rakornas Inflasi 29 Juli 2024, disampaikan bahwa ada 10 Kabupaten dan Kota di Sumbar yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada kondisi minggu keempat Juli 2024. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Pasaman, Solok, Solok Selatan (Solsel), Sijunjung, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Sawahlunto.

Komoditi yang memberikan andil pada penurunan IPH, katanya, adalah cabe merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun empat Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk daerah yang mengalami penurunan IPH.

“Kami diminta menyampaikan informasi secara berkala melalui laman wasinflasi.kemendagri.go.id berupa laporan harian terkait operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi komoditi utama,” katanya.

Mahyeldi uga mengingatkan, Sumbar harus menyikapi prakiraan BMKG tentang musim kemarau yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan, yang perlu diantisipasi dengan melakukan perluasan areal tanam komoditi utama pangan di luar sentra produksi yang terdampak bencana Marapi, pengairan sawah melalui pompanisasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida.

“Langkah-langkah yang perlu kami ambil untuk mengendalikan inflasi antara lain, memperluas areal tanam, mencetak sawah baru, pompanisasi untuk antisipasi kekeringan, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis pemicu inflasi ke daerah yang kekurangan pasokan, bekerja sama dengan asosiasi pedagang, mendukung penyaluran beras SPHP, serta mensinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi ini,” tuturnya. (*)